Denda Maksimal Dipercaya Dapat Membangun Disiplin Berlalu Lintas 

INDONESIASATU.CO.ID:

JAKARTA--Banyak cara untuk mendisiplinkan masyarakat pengguna jalan supaya timbul suatu kesadaran secara gradual yang pada akhirnya terbangun culture disiplin berlalu lintas. Salah satu caranya adalah membangun shock therapy penegakan hukum dengan menerapkan denda maksimal.

Pemerhati Transportasi Budiyanto di Jakarta, Sabtu (20/4) mengungkapkan berbicara penegakan hukum, Polri memang tidak berdiri sendiri karena ada Jaksa, Pengadilan, dan sudah ada regulasi dan hukum acara yang mengatur tentang kewenangan masing- masing Institusi.

Dalam penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat menggunakan hukum acara cepat, singkat maupun hukum acara biasa.

Dalam acara pemeriksaan cepat, perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tidak diperlukan Berita acara Pemeriksaan (BAP), namun hanya dalam bentuk catatan untuk segera dikirim ke Pengadilan (pasal 212 KUHAP). Kemudian berkaitan dengan kewenangan masing- masing Institusi Penegakan hukum (Polri, Jaksa dan Pengadilan), sudah diatur dalam Peraturan Perundang- Undangan.

Penegakan hukum dibidang pelanggaran lalu lintas dan Angkutan jalan, dapat diuraikan misalnya, Polri sebagai pelaksana (penyidik) kemudian Pengadilanm emberikan penetapan berkas (catatan pelanggaran lalu lintas  dan angkutan Jalan yang dikirim oleh penyidik).

Selanjutnya Jaksa tinggal melaksanakan putusan dari Pengadilan (sebagai eksekutor ). Menurut Budiyanto, masing - masing memiliki kewenangan yang tidak dapat diintervensi oleh Institusi penegakan hukum lainnya.

Sejauh ini kata Budiyanto berkas hukum bidang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang dikrim ke Pengadilan pada umumnya penetapan denda terhadap pelanggaran lalu lintas masih jauh dari ancaman maksimal.

Sebaga contoh, pelanggaran terhadap rambu- rambu dan marka, sesuai pasal 287 Undang- Undang Nomor 22 th 2009 tentang LLAJ, dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000. Tapi kenyataannya Pengadilan hanya menetapkan denda kisaran Rp75.000 hingga Rp 200.000.

“Masih jauh dari ancaman maksimal, ini merupakan konsekwensi logis dari sistem peradilan yang berlaku di kita,” kata pemerhati taransportasi ini.

Padahal, kalau saja aspek penegakan hukumnya bidang lalu lintas dan angkutan jalan ini dapat memberikan denda maksimal padti dapat memberikan shock therapy atau deterent efek secara maksimal kepada para pelanggar hukum. 

Solusinya kata Budiyanto, para penegak hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan perlu duduk bersama membangun persepsi yang sama khusus berkaitan dengan penjatuhan sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas. Hal ini agar memberikan efek jera. (heriyoko/emf)

  • Whatsapp

Index Berita